SUATU TINJAUAN MENGENAI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian diatas terdapat unsur - unsur sebagai berikut: Ikatan lahir bathin, ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, tujuannya berlangsung kekal dan bahagia, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, suatu perkawinan dapat dikatakan sah dan dan mengikat apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya masing - masing. Agama yang dimaksud disini, adalah agama dan kepercayaanya yang diatur oleh Undang - Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap perkawinan haruslah mengikuti ketentuan hukum agama yang dianut, dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang dilakukan adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

Dalam Undang - Undang Perkawinan mengatur juga tentang pencegahan, pembatalan dan perjanjian perkawinan. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalan daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan dan permohonan pembatalan itu diajukan pihak yang berhak yang mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri, juga menentukan bahwa tata cara pengajuan permohonan, pemanggilan pemeriksaan dan putusan dilakukan. Sedangkan perjanjian perkawinan dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas - batas hukum, agama dan kesusilaan.  

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah ada 3 (tiga) masalah penting yaitu: masalah suami istri, masalah hubungan orang tua, masalah harta benda. Sedangkan perceraian dapat menimbulkan masalah yakni mengenai hubungan suami istri, mengenai anak dan mengenai harta benda.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera, maka UU No. 1 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan Yang Maha Kuasa Sang Pencipta dunia dengan segala isinya telah menciptakan dunia ini dengan segala kelengkapan. Artinya bukan saja hanya manusia yang diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari laki - laki dan wanita, tapi juga menciptakan hewan; ada jantan ada betina; ada siang ada malam, elektron; ada positif dan negatifnya. Begitu juga negara-negara, yang masing -masing kultur, azas dan peraturan hukum yang berbeda.

Di belahan khatulistiwa terletaklah sebuah negara yang memiliki ciri khas tersendiri yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Oleh karena itu, sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, peraturan hukum yang diciptakan pada masa kolonial tersebut masih ada yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal II Aturan Peralihan Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang - Undang Dasar ini".

Atas dasar inilah maka peraturan yang sudah ada pada waktu itu masih saja diberlakukan. Peraturan yang dianggap masih berlaku ialah peraturan yang senafas dan tidak  bertentangan   dengan   pandangan   hidup  bangsa  Indonesia  sedangkan peraturan yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian halnya mengenai peraturan perkawinan. Sebelum tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonesia bersifat pluralisme. Hal ini disebabkan karena penduduk Indonesia berbhineka baik ras, suku dan agama. Masyarakat dan bangsa Indonesia mengharapkan untuk mempunyai suatu Undang - Undang Perkawinan yang bersifat nasional dan dapat berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974, cita - cita masyarakat dan Bangsa Indonesia terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkan dan diundangkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keadaan pluralisme pada hukum perkawinan di Indonesia telah berakhir dengan disahkan telah diundangkannya Undang - Undang Perkawinan yang bersifat nasional tersebut. Undang - Undang ini terdiri dari : 67 pasal yang dituangkan dalam  XIV Bab.

Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 . Adanya suatu Undang - Undang Perkawinan yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang - Undang Perkawinan ini, disamping meletakkan asas - asas hukum perkawinan nasional, juga menampung prinsip - prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat. Undang - Undang Perkawinan ini pada intinya mengandung isi tentang Perkawinan dan Perceraian.

Perkawinan itu tidak hanya semata - mata menjadi urusan kedua mempelai saja, akan tetapi perkawinan merupakan sesuatu yang diridhoi Tuhan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Mereka dipersatukan dengan saling mencintai dan mengharapkan dapat membuahkan hasil dari cintanya yakni keturunan dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang damai.

Namun demikian, kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada masing -masing pasangan suami istri bersangkutan. Artinya, apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap serta saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang dihadapi sebuah rumah tangga. Konflik dan masa suram dimaksud dapat disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan. Faktor permasalahan ini dapat "Mengganggu" azas kekalnya perkawinan sehingga dapat rnengakibatkan terjadinya perceraian.

Tentu saja sebagai akibat dari perceraian ini akan mempunyai pengaruh terhadap janda bekas istri dan terhadap anak - anak yang mungkin telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam pandangan masyarakat kita terhadap janda bekas istri masih mengganggap rendah dibandingkan dengan status seorang wanita yang belum pernah kawin. Terlebih lagi apabila dalam perkawinan itu telah melahirkan penerus keturunanya, maka perceraian ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan anak - anaknya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penilaian, tinjauan dan analisis secara mendalam dengan menyusun skripsi ini yang berjudul : "Suatu Tinjauan Mengenai Perkawinan dan Perceraian Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974".

1.2 Masalah Pokok Skripsi

Pelaksanaan perkawinan dan perceraian menurut Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memiliki pembahasan yang luas. Agar masalah yang diteliti pada skripsi ini terfokus dan lebih mudah dalam pembahasannya, maka penulis melakukan pembatasan beberapa masalah pokok yaitu sebagi berikut :

1. Bagaimana sah dan syarat - syaratnya sebuah perkawinan ?

2. Bagaimana pencegahan, pembatalan dan perjanjian perkawinan ?

3. Bagaimana akibat adanya perkawinan ?

4. Apa saja masalah dan faktor yang menyebabkan timbulnya perceraian ?

5. Bagaimana tata cara perceraian, akibat perceraian dan bagaimana upaya penanggulangan perceraian ?

Di dalam   membahas   batasan   masalah  diatas,   penulis   menguraikan berdasarkan pada tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

1.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan ilmiah untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan erat dengan penelitian skripsi ini. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis mengunakan 2 (dua) metode penelitian yakni sebagai berikut:

1.3.1 Penelitian Kepustakaan ( Library Research )

Dalam metode ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi ini, yakni dengan cara melakukan studi literatur, catatan kuliah, majalah - majalah serta karangan para ahli yang ada hubungannya dengan masalah atau judul dalam skripsi ini.

1.3.2 Penelitian Lapangan ( Field Research )

Dalam metode ini penulis melakukan kunjungan ke catatan sipil dan pengadilan Negeri untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan. Data Informasi yang diperlukan penulis adalah dalam bentuk ketentuan - ketentuan perundang - undangan yang berlaku sesuai dengan pembahasan skripsi ini, yakni mengenai perkawinan dan perceraian. Dalam metode ini penulis juga melakukan wawancara ( interview ) dan diskusi oleh beberapa ahli atau kepada pihak yang memahami masalah skripsi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, kemudian akan dihubungkan dengan Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga dapat ditarik kesimpulan sampai sejauh mana peraturan tersebut dapat terlaksana dan disosialisasikan di dalam masyarakat Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang materi yang dibahas secara menyeluruh, ringkas dan sistematis, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk mempelajari dan memahaminya skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini terbagi dalam 5 bab dan masing - masing bab mempunyai sub bab, sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan ke dalam 4 (empat) sub bab. Dalam sub bab pertama, penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang terjadi. Sub bab kedua, berisikan tentang permasalahan pokok. Sub ketiga, penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan, dan sub keempat, penulis menggambarkan tentang sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab II ini, penulis akan menguraikan tentang beberapa pengertian pokok yang berkaitan erat dengan pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun landasan teori skripsi ini terdiri dari arti perkawinan, tujuan perkawinan dan pengertian perceraian.

BAB III: PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan perkawinan menurut Undang - Undang No. 1 tahun 1974. Sub Bab yang ada dalam bab ini terdiri dari: sah dan syaratnya pelaksanaan perkawinan, pencegahan, pembatalan dan perjanjian perkawinan.

BAB IV: PELAKSANAAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG  UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan pula tentang pelaksanaan perceraian menurut Undang - Undang No, 1 Tahun 1974. Dalam Bab ini terdiri dari sub bab terdiri dari : Syarat perceraian dan akibatnya, serta usaha - usaha penanggulangan perceraian.

BAB V: PENUTUP

Bab V ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi serta saran - saran yang diberikan penulis sebagai upaya pemecahan permasalahan yang terjadi.