BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM DALAM MEDIASI PERBANKAN

Abstrak

Pola penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi di dalam khasanah hukum Indonesia merupakan bagian dari pola penyelesaian melalui jalur alternatif, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan sebagai berikut:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli

Dalam perkembangannya, dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang terjadi diantara bank dengan nasabah dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Pola penyelesaian mediasi ini merupakan tindak lanjut dari prosedur penanganan pengaduan nasabah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Terkait dengan pelaksanaan mediasi perbankan, terdapat beberapa permasalahan yang menarik dan membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama dilihat dari konsepsi lembaga mediasi perbankan itu sendiri dan aspek hokum dan perundang-undangan terkait. Beberapa crucial issue yang perlu dibahas dan dikaji lebih jauh terutama mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi Mediasi Perbankan.

2. Bagaimana konsepsi Lembaga Mediasi Perbankan baik dari aspek yuridis, kelembagaan maupun aspek teknis lainnya.

3. Penyelesaian sengketa perdata antara nasabah dengan bank yang mengandung dimensi pidana melalui mediasi perbankan. 

Kekuatan hukum Akta Kesepakatan yang dihasilkan melalui Mediasi Perbankan dan Urgensi Kewajiban pendaftaran dilihat dari segi yuridis dan bisnis praktis.

BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah jasa perbankan. Kegiatan usaha perbankan merupakan intermediasi dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana dihimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aturan yang dipergunakan untuk keberadaan dan pengelolaan perbankan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum tentang keberadaan, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004. 

Industri perbankan memiliki sebuah karakter khusus sebagai lembaga bisnis yakni eksistensi dan kesinambungannya terkait langsung dengan kepercayaan (trust) dari masyarakat. Tanpa adanya unsur kepercayaan mustahil bank bisa menghimpun dana dari masyarakat atau sebaliknya sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat menimbulkan efek domino (contagion effect) yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank lainnya, sehingga industri perbankan secara keseluruhan akan  mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kebijaksanaan perbankan harus ditetapkan dan diterapkan secara menyeluruh, terarah, terpadu, profesional dan konsisten. 

Terkait dengan hal tersebut, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan telah memberikan arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang. Arah kebijakan ini dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan yang saat ini sedang berjalan, maka sejak tahun 2002, dengan masukan-masukan  berharga dari berbagai stakeholders, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan API. Mengingat API merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan maupun white paper penyehatan perbankan nasional pasca IMF yang harus segera dituntaskan maka Bank Indonesia telah  mengimplimentasikan  API sejak tahun 2004 yang lalu. 

Dalam cetak biru Arsitektur Perbankan Indonesia (API), disebutkan bahwa visi API adalah mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sasaran yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi API tersebut adalah meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan (Pilar 6 API) melalui program peningkatan perlindungan nasabah. 

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali   hak-hak Nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antar Nasabah dengan Bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan Nasabah. Pengaduan Nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh Bank berpotensi menjadi sengketa yang pada  akhirnya  akan dapat merugikan Nasabah dan atau Bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan Nasabah selama ini telah menyebabkan sengketa yang berlarut-larut, antara lain dapat terindikasi dari cukup banyaknya pengaduan(complaint)yang disampaikan oleh Nasabah bank diberbagai media. Banyaknya pengaduan yang disampaikan nasabah melalui berbagai media publik tersebut, apabila tidak segera ditanggulangi dapat mempengaruhi citra dan reputasi Bank di  mata masyarakat dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.  

Secara umum berbagai pihak menilai bahwa masih belum terdapat kesetaraan kedudukan antara Bank dan Nasabah sebagai  pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum yang timbul dari transaksi keuangan yang ditawarkan bank. Pada umumnya nasabah sebagai pihak pengguna jasa berada pada posisi yang lemah dan lebih rendah dibandingkan dengan pihak bank sebagai penyedia jasa. Hal ini terutama dapat dilihat apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan antara nasabh dengan bank mengenai pencatatan, perhitungan dan atau fakta yang terkait dengan transaksi keuangan. Apabila pihak nasabah mengajukan complain atau keberatan atas perbedaan tersebut, pada umumnya pihak nasabah hanya bersikap pasif terhadap penyelesaian yang diberikan oleh pihak bank. Apabila pihak nasabah merasa tidak puas dengan respon dan atau penyelesaian yang diupayakan oleh bank nasabah biasanya hanya pasrah atau mengungkapkan rasa ketidakpuasannya melalui media masa. Melalui sarana media masa, nasabah yang merasa dirugikan oleh bank pada umumnya menghimbau kepada nasabah lain untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan suatu bank. Publikasi negatif tersebut pada gilirannya dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi bank. 

Untuk mengurangi publikasi negatif terhadap   operasional Bank serta dampak yang ditimbulkannya, serta guna menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan Nasabah  oleh bank secara  efektif  dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada  masyarakat maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan   Nasabah (PBI No.7/7/2005) dan alternatif penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Perbankan(PBI No. 8/5/PBI/2006). 

Selain tujuan tersebut diatas, pengaturan ini juga ditujukan untuk mendukung kesetaraan hubungan antara Bank sebagai pelaku usaha dengan Nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang No. 8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Menurut Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa, diatur bahwa upaya  penyelesaian sengketa  bisnis - termasuk antara Nasabah  dengan Bank – selain melalui jalur litigasi (pengadilan) dan Arbitrase juga dapat dilakukan melalui prose negosiasi, konsiliasi,  mediasi dan  penilaian ahli.         

Upaya penyelesaian   sengketa melalui  litigasi di pengadilan dan arbitrase tidak mudah dilakukan,terutama  bagi Nasabah kecil dan usaha  mikro. Penyelesaian  melalui litigasi di pengadilan dan arbitrase pada umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit, prosedur yang tidak sederhana dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Memperhatikan karekteristik nasabah kecil dan usaha mikro yang spesifik serta berbeda dengan nasabah menengah dan besar,  penyelesaian sengketa antara bank dengan Nasabah  kecil dan usaha mikro  seyogjanya dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat. Salah satu alternatifnya adalah  melalui  Mediasi Perbankan. Agar hak-hak Nasabah dapat terjaga, terlindungi dan terpenuhi dengan baik perlu segera dibentuk lembaga Mediasi Perbankan. Sebelum lembaga tersebut dapat dibentuk, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, untuk sementara waktu Bank Indonesia  melaksanakan   fungsi mediasi perbankan tersebut. 

Sesuai ketentuan Pasal 4 PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dinyatakan bahwa Mediasi Perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersifat fasilitatif, dimana  Bank Indonesia melalui mediator yang ditunjuk akan membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk   membahas dan menganilis lebih jauh mengenai mediasi perbakan dalam tesis yang berjudul “Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Mediasi Perbankan”. 

B. Pokok Permasalahan

Cakupan permasalahan yang secara mendalam akan dibahas dan dianalisis dalam  tesis ini mencakup  hal-hal sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi dasar hukum kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi Mediasi Perbankan? 

2. Bagaimana konstruksi yuridis dan format lembaga Mediasi Perbankan?    

3. Apakah sengketa perdata antara nasabah dengan bank yang berindikasi pidana dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan? 

4. Bagaimana kekuatan hukum Akta Kesepakatan yang dihasilkan melalui Mediasi Perbankan dan Urgensi Kewajiban pendaftaran dilihat dari segi yuridis dan bisnis praktis?

C. Tujuan Penulisan

1. Menganilisis dan Mengetahui landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan Bank Indonesia melaksanakan fungsi Mediasi Perbankan. 

2. Mengetahui dan menjajagi berbagai alternatif konsepsi Lembaga Mediasi Perbankan 

3. Mengetahui apakah Penyelesaian sengketa perdata antara bank dengan nasabahnya yang berindikasi pidana dapat diselesaikan melalui  Mediasi Perbankan tanpa menunggu penyelesaian kasus pidananya. 

4. Mendeskripsikan kekuatan hukum Akta Kesepakatan yang dihasilkan melalui Mediasi Perbankan dan Urgensi Pendaftaran Akta kesepakatan tersebut ditinjau dari  segi yuridis dan praktek bisnis.

D. Landasan Teori 

Nasabah menggunakan  jasa bank sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana  dalam  masyarakat. Sebagai pengguna jasa, tentu  saja nasabah memiliki harapan  agar kebutuhan  transaksi keuangannya dapat dipenuhi oleh bank baik dari  produk  yang  ditawarkan maupun  pelayanan yang ada. 

Karena jumlah nasabah bank tidaklah sedikit dan tingkat pemahaman serta pengetahuan nasabah mengenai produk dan jasa yang ditawarkan bank  juga begitu beragam,  maka  ada potensi nasabah tidak puas dengan pelayanan bank bahkan ada kemungkinan nasabah mengalami  potensi kerugian finansial akibat kelalaian atau kesalahan bank. Menghadapi situasi yang demikian, tiap nasabah memberikan respon yang berbeda-beda tergantung pada banyak hal antara lain tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai hak-hak sebagai nasabah. Selama ini beberapa  respon yang mungkin dilakukan nasabah antara lain (i) mendiamkan dan pasrah  saja menghadapi masalah   tersebut (ii)  mengajukan   komplain kepada bank yang bersangkutan,   atau (iii) melakukan komplain  melalui sarana media massa(dan yang terakhir ini dianggap sebagai yang  paling cepat untuk menyelesaikan keluhan). 

Komplain yang disampaikan oleh nasabah melalui media massa dapat menimbulkan dampak yang sangat riskan bagi reputasi  perbankan pada umumnya dan bank  yang  bersangkutan pada khususnya. Hal  ini  terutama mengingat bank  adalah   badan usaha yang perkembangan operasionalnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya persyaratan dan standarisasi minimum penanganan pengaduan nasabah oleh bank sebagaimana diatur dalam PBI. No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, diharapkan komplain atau pengduan nasabah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan PBI dimaksud (paling lama 20 hari kerja dan dapat diperpanjang 20 hari kerja berikutnya). Apabila nasabah merasa tidak puas dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah diupayakan oleh bank, maka berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan,  nasabah dapat  mengajukan permohonan penyelesaian sengketa tersebut melalui Mediasi Perbankan kepada Bank Indonesia. 

Dari perumusan pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006 tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam mediasi perbankan sebegai berikut :

1. Proses penyelesaian sengketa. 

2. Para pihak dibantu oleh mediator. 

3. Menghasilkan kesepakatan sukarela baik sebagian maupun   seluruh permasalahan yang disengketakan. 

Dalam konteks ini, seorang harus dipahami bahwa seorang mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ataupun memaksakan solusi atas sengketa. 

Selain sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank, penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan juga dapat menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah. Hal ini jugalah yang  menjadi salah satu pertimbangan utama banyak pihak memilih mediasi untuk menyelesaikan sengketa mereka dibandingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan atau arbitrase.   

Bila ditilik lebih jauh dari teori ilmu pengetahuan, pada hakekatnya Mediasi adalah suatu  metode management yang dapat digunakan untuk meminimalisasi biaya yang dikeluarkan  untuk menyelesaikan suatu konflik. Selain itu Mediasi juga bermanfaat dalam rangka meningkatkan benefit karena melalui suatu proses mediasi akan dihasilkan kerjasama untuk menyelesaikan sengketa, mengurangi  konfrontasi, dan  meningkatkan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.     

Mediasi membantu para pihak menemukan cara untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengorbankan apa yang menjadi kepentingannya. Sehingga kedua belah pihak   memiliki waktu untuk menyampaikan apa yang  menjadi kepentingannya dan saling mencari jalan tengah.  

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan kepercayaan para   pihak  karena   keberhasilan mediasi bergantung pada partisipasi para pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Secara teoritis kepercayaan tersebut tergantung pada beberapa hal, antara lain:

a. Lembaga/organisasi mediasi memiliki  reputasi yang baik, yang dapat mempresentasikan bahwa organisasi ini dapat dipercaya oleh para  pihak, bahkan sebelum ada interaksi antara mereka.

b. Reputasi mediator yang baik, dimana mediator yang melaksanakan fungsi mediasi tersebut dapat bersikap adil  dan  netral (efektif dan netral).  

c. Yang paling penting adalah bagaimana sikap  dan tingkah laku mediator dalam proses mediasi. Banyak hal   yang harus dilakukan oleh mediator untuk mendapatkan kepercayaan ini. Satu saat kepercayaan ini hilang maka akan sulit untuk dibangun kembali.  

Untuk membangun kepercayaan para pihak, maka   mediator harus : 

a. Memperlakukan para pihak dengan sama dan hormat. 

b. Menciptakan suasana yang nyaman dan aman. 

c. Membuat para pihak tahu bahwa dirinya mendengarkan, mengerti permasalahan mereka, apa yang mereka rasakan,dan bersedia membantu menyelesaikan masalah mereka. 

d. Menunjukkan bahwa mediator tidak memiliki kepentingan mengenai  apa yang akan menjadi kesepakatan. 

e. Tidak pernah menyalahkan, merendahkan, menghakimi,   ataupun memberitahu apa yang mereka harus lakukan. 

f. Melindungi para pihak dari bentuk ancaman, intimidasi, sikap tidak hormat selama proses mediasi. 

g. Memastikan bahwa para pihak mengerti proses mediasi itu sendiri. 

Agar Mediasi Perbankan dapat memenuhi fungsinya secara optimal, maka fungsi tersebut  seyogjanya  dilaksanakan oleh suatu lembaga yang mempunyai kredibilitas tinggi, dapat dilaksanakan secara  efektif serta jelas pengaturan dan infrastukturnya. Dengan demikian  diharapkan  apa yang menjadi tujuan Mediasi Perbankan dapat tercapai.       

E.  Kerangka Konsepsional

1. Bank adalah badan usaha  yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening   namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk in customer).  

3. Perwakilan Nasabah adalah Perseorangan, lembaga, dan atau badan hukum   yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan surat   kuasa khusus dari Nasabah. 

4. Pengaduan adalah ungkapan  ketidakpuasan   Nasabah yang disebabkan oleh  adanya potensi kerugian finansial  pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. 

5. Sengketa adalah   permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara Mediasi perrbankan, setelah melalui proses   penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

6. Transaksi Keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau jasa perbankan maupun produk dan atau jasa lembaga keuangan lain dan atau pihak  ketiga lainnya yang ditawarkan melalui Bank. 

7. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk   membantu   para   pihak yang bersengketa guna mencapai  penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. 

8. Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan Mediasi. 

9. Kesepakatan  adalah persetujuan bersama antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa.  

10. Kantor Bank adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor di bawah kantor cabang.

F. Sistematika Penulisan  

Penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai  berikut :

Bab I PENDAHULUAN  

Pada bab ini disampaikan mengenai Latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka  konsepsional, dan sistematika penulisan. 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada  bab ini dipaparkan mengenai sejarah mediasi, pengertian mediasi, bermacam model  mediasi, mediator, agreement to mediate, kode etik mediator dan hal-hal lain yang terkait dengan mediasi, pengaturan dan pelaksanaan Mediasi  Perbankan di Indonesia, baik yang saat ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun konsepsi Mediasi Perbankan kedepan.      

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada Bab ini diuraikan mengenai metodelogi atau cara dilakukannya penelitian, memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan  bahan dalam pembahasan baik teori maupun prakteknya.

BAB V PEMBAHASAN  

Bab ini  terutama membahas mengenai beberapa pokok permasalahan penting yang telah dirumuskan  pada Bab I. yaitu (i) Landasan hukum yang meberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan melaksanakan fungsi Mediasi Perbankan (ii) Tinjauan yuridis mengenai konsepsi penyelesaian sengketa perdata antara nasabah dengan bank yang berindikasi pidana melalui mediasi perbankan (iii) Tinjauan yuridis dan praktis mengenai kekuatan hukum atau kekuatan mengikat dari   Akta Kesepakatan yang dihasilkan melalui Mediasi Perbankan dan Urgensi/ makna kewajiban pendaftaran dilihat dari segi yuridis dan praktis (iv) Hambatan dan kenadala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia  dan upaya penyelesaiannya.  

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi mengenai kesimpulan yang didapat atas pemaparan permasalahan dan saran penulis.